Jakarta - Kembali ditundanya seleksi beauty contest untuk mendapatkan tambahan blok kanal frekuensi 3G bikin banyak kening berkerut. Kebijakan maju mundur pemerintah dalam menggelar tender kembali dipertanyakan.

Untuk kesekian kalinya, Kementerian Kominfo menunda seleksi. Yang harusnya digelar akhir Juni 2012 lalu, kini mundur lagi jadi akhir Juli atau awal Agustus.

Menurut mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Heru Sutadi, kondisi ketidakpastian untuk mendapatkan tambahan frekuensi bisa menyebabkan trafik data 3G yang sudah krisis saat ini bertambah parah.

Terlebih dalam sebulan lagi, peneliti dari Indonesia ICT Institute itu memastikan bakal terjadi lonjakan akses data besar-besaran saat arus mudik dan Lebaran tahun ini jika melihat pengalaman dari tahun ke tahun.

"Ibarat jalan, trafik data 3G saat ini sudah penuh dengan mobil sehingga jalan harus ditambah. Dalam komunikasi nirkabel, penambahan jalan ya penambahan spektrum frekuensi," kata Heru kepada detikINET, Rabu (4/7/2012).

Artinya, semakin lama penambahan frekuensi dilakukan, trafik layanan data makin padat dan terancam macet parah.

"Kalau pemerintah tidak yakin dengan kebijakan yang akan dibuat, segera konsultasikan saja ke publik sehingga didapat masukan, agar kebijakan yang diambil dapat komprehensif dan dapat dijalankan oleh industri terutama operator," imbaunya.

Operator besar seperti Telkomsel dan XL juga telah mengungkapkan kegelisahannya seiring dengan peningkatan trafik data yang tajam sementara frekuensi tidak bertambah.

Hal ini sejatinya dimaklumi oleh Kementerian Kominfo. Namun menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot S Dewa Broto, mereka terpaksa mengundurkan proses seleksi tambahan blok 3G karena belum matangnya beberapa persiapan.

"Memang agak mundur sedikit dari rencana semula di bulan Juni ini. Tetapi karena atas dasar berbagai pertimbangan, terpaksa kami undur supaya tuntas berbagai masalah yang ada," kata Gatot saat dikonfirmasi.

Menurut dia, beberapa persoalan yang telah diselesaikan terkait persiapan seleksi adalah masalah interferensi antara calon pemilik blok 11 dan 12 dengan Smart Telecom dalam bahasa teknisnya pemilik teknologi UMTS 3G dan PCS 1900.

"Solusinya adalah di pemasangan filter tambahan di sisi pemancar PCS 1900 dan hal serupa di sisi penerima UMTS 3G dan atau reposisi antena kedua pihak," jelasnya.

Gatot menambahkan, pemasangan filter tambahan maupun reposisi antena kedua pihak tidak signifikan sifatnya terhadap keseluruhan jaringan BTS dari operator 3G maupun operator PCS1900 (Smart Telecom) karena hanya di segelintir BTS saja solusi ini diperlukan.

"Yaitu di BTS yang saling berdekatan secara horizontal lokasi menaranya dan memiliki jarak vertikal sangat kecil untuk antenanya," paparnya lebih lanjut.

Berdasarkan informasi yang diterima Kominfo dari vendor perangkat jaringan, harga filter tambahan yang termurah ada di kisaran harga Rp 1,5 juta hingga Rp 3,5 juta per unit.

"Jadi biaya untuk solusi interferensi ini tidaklah besar seperti yang diperkirakan banyak pihak," tegas Gatot.

Apapun alasannya, keterlambatan tender ini turut mendapatkan perhatian dari anggota dewan di Senayan. Sejumlah anggota dari Komisi I DPR RI berulang kali mempertanyakan keputusan yang diambil Menkominfo Tifatul Sembiring ini.

"Tak cuma 3G ini saja, setiap kebijakan yang diambil Tifatul memang patut dipertanyakan," sengit Anggota Komisi I Mayasyak Johan saat ditemui usai rapat dengar pendapat belum lama ini.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dan anggotanya Roy Suryo juga menyatakan pemerintah harus bertanggung jawab dan diberi sanksi atas keterlambatan tender frekuensi 3G terakhir ini.


Sumber Berita